Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk memberikan pelatihan pembangunan gedung kepada para santri di pondok pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan teknis para santri dan meneruskan tradisi gotong royong yang telah ada selama ini.
Menteri Pekerjaan Umum mengungkapkan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang berkompeten. Dengan pelatihan ini, diharapkan santri dapat berkontribusi secara profesional dalam pembangunan pesantren dan fasilitas lainnya.
Dalam konteks ini, Menteri PU menekankan pentingnya menerapkan standar konstruksi yang sesuai. Hal ini bukan hanya untuk mencegah kerugian, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pesantren yang ada.
Penekanan Pada Budaya Gotong Royong Dalam Pembangunan
Menteri PU menyatakan bahwa selama ini pembangunan pesantren di Indonesia selalu dilandasi semangat gotong royong. Namun, dia menyadari bahwa semangat ini seharusnya disertai dengan pengetahuan tentang teknik dan standar yang benar.
“Kami tidak ingin semangat budaya itu hilang, malah kami ingin memperkuatnya,” ujar Menteri PU. Dengan sediakan pelatihan dan sertifikasi, diharapkan para santri dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat.
Hal ini sejalan dengan tujuan mendirikan pesantren yang tidak hanya sekedar sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kemampuan santri. Pengetahuan ini menjadi bekal berharga saat mereka terjun ke dalam dunia kerja.
Peringatan Serius Setelah Ambruknya Bangunan Pondok Pesantren
Ambruknya Pondok Pesantren Al-Khoziny menjadi peringatan bagi semua pihak mengenai pentingnya pembangunan yang sesuai standar. Mendagri menandaskan bahwa insiden tersebut merupakan “wake up call” bagi masa depan pembangunan infrastruktur pesantren di Indonesia.
Menurutnya, semua bangunan harus mematuhi aturan yang ada, dan aspek kelayakan harus menjadi prioritas. Ini termasuk tidak hanya bangunan pesantren, tetapi juga seluruh jenis bangunan umum lainnya.
Penting untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang berdiri di Indonesia harus memiliki izin yang jelas dan mengikuti prosedur yang benar. Dengan pemahaman ini, diharapkan semua pembangunan bisa dilakukan lebih aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
Persoalan Infrastruktur Pendidikan Keagamaan
Mendagri juga mengungkapkan bahwa regulasi baru, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk meningkatkan kualitas pembangunan. PBG memberikan panduan yang lebih rinci mengenai prosedur membangun, mengubah, merawat, dan merombak bangunan.
Implementasi PBG diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan pembinaan di tingkat daerah. Ini merupakan langkah positif agar infrastruktur pendidikan keagamaan lebih terjamin kualitas dan keamanannya.
Dalam konteks ini, pihak pemerintah daerah harus proaktif melakukan pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ada. Diharapkan dengan langkah tersebut, kualitas bangunan pesantren dan infrastruktur lainnya akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu.
Melibatkan Teknisi Dalam Proses Pembangunan
Budaya gotong royong di kalangan santri saat membangun pondok pesantren harus didampingi oleh tim teknisi. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengingatkan pentingnya keterlibatan tenaga teknis dalam setiap proyek pembangunan.
Melibatkan santri dalam proses pembangunan adalah hal yang baik, tetapi harus sesuai dengan keilmuan yang didapatkan. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan standar teknis dari setiap bangunan yang dibangun.
Cak Imin menegaskan bahwa pola pembangunan harus diubah agar tidak ada lagi insiden serupa di masa depan. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan keagamaan demi kesejahteraan masyarakat.
